Bukittinggi - Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selain itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai instansi pembina reformasi birokrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Surat edaran tersebut ditujukan untuk seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu isi surat edaran tersebut adalah instansi pusat dan pemerintah daerah segera melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat dan kepala daerah.
Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) yang termasuk ke dalam kategori instansi pusat sebagai lembaga pemerintah non kementerian berupaya untuk melaksanakan edaran tersebut, salah satunya melalui kegiatan Workshop Aplikasi Peta Rencana dan Arsitektur SPBE. Workshop ini diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai leading sector SPBE di lingkungan Perpusnas. Workshop dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada 29-30 November 2022 secara hybrid (luring dan daring). Peserta workshop merupakan perwakilan dari setiap unit kerja di lingkungan Perpusnas, tak terkecuali UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Workshop dimoderatori oleh Dewi Endah Wasitarini. Narasumber hari pertama yaitu Perwita Sari dari Kemenpan RB. Perwita menjelaskan bahwa arsitektur dan peta rencana SPBE merupakan modal awal dalam menyelenggarakan SPBE yang baik guna menciptakan kerangka kerja yang terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Adapun unsur-unsur SPBE meliputi Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE. “SPBE merupakan kerjasama dari beberapa unit kerja, tidak hanya Pusat Data dan Informasi saja. Karena semua unsur bisa melibatkan multi unit kerja”, ucap Perwita. Perwita juga menjelaskan secara spesifik mengenai arsitektur SPBE yang meliputi domain-domain, yaitu domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain infrastuktur SPBE dan domain keamanan SPBE. Perwita juga berujar, untuk langkah awal pembentukan arsitektur SPBE perlu disusun domain-domain tersebut dengan berdasarkan kepada rencana strategis Perpusnas.
Pada hari kedua, Mugi Rohimah dari Kemenpan RB menjadi narasumber. Beliau menyampaikan materi mengenai peta rencana SPBE. “Ada 4 dokumen yang perlu diperhatikan dalam dalam penyusunan peta rencana instansi pusat, yaitu Rencana Strategis Instansi Pusat, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Peta Rencana SPBE Nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga”, ujar Mugi. Selain itu, Mugi juga menjelaskan secara rinci mengenai kerangka kerja penyusunan peta rencana SPBE.
Diharapkan dengan dibuatnya arsitektur dan peta rencana SPBE di setiap instansi pusat maupun pemerintah daerah dapat menjadi dasar yang baik dalam penyelenggaraan SPBE untuk mewujudkan layanan digital nasional yang terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.
Penulis : Christyawan Ridanto Pitoyo
Penyunting : Christyawan Ridanto Pitoyo
